WAWASAN NUSANTARA

WAWASAN NUSANTARA

WAWASAN NUSANTARA

 

WAWASAN NUSANTARA
WAWASAN NUSANTARA

 

Setiap bangsa mempunyai Wawasan Nusantara (National Outlook) yang merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju ke masa depan. Kehidupan berbangsa dalam suatu negara memerlukan suatu konsep cara pandangan atau wawasan nasional yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa dan wilayahnya serta jati diri bangsa itu. Adapun wawasan nasional bangsa Indonesia dikenal dengan Wawasan Nusantara.

Wawasan nasional Bangsa Indonesia disebut wawasan nusantara. Istilah nusantara berasal dari bahasa sansekerta yaitu nessos (nusa) artinya pulau dan kata antara artinya diapit/ ditengah. Secara luas diartikan sebagai wilayah perairan dan gugusan pulau Indonesia yang diantarai oleh dua benua yaitu Benua Australia dan Benua Asia dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap Bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

 

Latar belakang pemikiran berdasarkan kewilayahan nusantara yaitu :

  1. Geografis Indonesia yang secara fisik berada pada posisi silang dunia yang diapit oleh dua benua dan dua samudra.
  2. Geopolitik Bangsa Indonesia. Geopolitik artinya penentuan kebijaksanaan pemerintah berdasarkan konstelasi (seluk beluk) geografis yang ditempati oleh suatu bangsa.
  3. Geostrategi Indonesia. Geostrategi artinya perumusan strategic nasional yang memperhitungkan konstelasi geografis Negara.

 

Perkembangan wawasan nusantara sebagai wawasan wilayah dapat dilihat pada ketentuan :

  1. Ordonantie 1939, yaitu batas laut perairan territorial Indonesia sejauh 3 mil yang diukur dari pantai ketika air surut.
  2. Deklarasi Djuanda tanggal 13 Des 1957 menyatakan bahwa Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, batas wilayah ditentukan atas dasar point to point theory, yaitu dengan menarik garis lurus antara titik-titik terluar dari pulau terluar yang membentuk garis dasar (base line).
  3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu 200 mil laut dan Deklarasi Landas Kontinen  tanggal 17 February 1969 untuk mengamankan sumber daya hayati laut. Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pelestarian lingkungan dan sumber daya hayati laut, serta penelitian ilmiah kelautan.

 

Memperhatikan konvensi Genewa 1958 dan konvensi hukum laut internasional PBB di New York 1982, secara yuridis, laut ditinjau secara horizontal yaitu dari tepi pantai mendatar sampai tengah laut meliputi:

  1. Perairan daratan (land waters) yaitu berupa danau yang berada dalam wilayah Negara, secara mutlak milik Negara.
  2. Perairan pedalaman (internal waters) yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis dasar, meliputi muara sungai, teluk dan pelabuhan (UU No.4 Prp 1960)
  3. Perairan nusantara (archipelagic waters) yaitu perairan pedalaman dengan hak dan yurisdiksi mutlak Negara yang bersangkutan.
  4. Laut wilayah (territorial sea) kedaulatan penuh selebar 12 mil atas kolom air dan isinya, serta udara di atasnya, juga dasar laut serta tanah di bawahnya.
  5. Zona tambahan (contiguous zone) lebar 24 mil diukur dari garis dasar, berupa bagian laut bebas dekat laut wilayah.
  6. Zona Ekonomi eksklusif (the exclusive economic zone) dengan lebar 200 mil, diukur dari garis dasar untuk eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut.
  7. Laut bebas (high seas)

 

Unsur-unsur dasar wawasan nusantara yaitu :

 

1. Wadah wawasan nusantara, ialah :

  • Negara kepulauan dengan bentuk wujud yang sifatnya menunggal dan utuh menyeluruh
  • Dalam tata susunan inti organisasi : meliputi bentuk dan kedaulatan, kekuasaan pemerintahan Negara dan system perwakilan
  • Dalam tata kelengkapan organisasi meliputi aparatur Negara, kesadaran politik, pers dan media massa serta partisipasi masyarakat.

 

Isi wawasan nusantara, yaitu :

  • Cita- cita sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD RI 1945
  • Sifat/cirri-ciri yang wujudnya menunggal dan utuh menyeluruh
  • Cara kerja yang berpedoman kepada falsafah Pancasila

 

Tata laku yaitu :

  • Tatalaku lahiriah yang dirinci dalam program, tata perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
  • Tatalaku bathiniah, sikap mental bangsa yang dipengaruhi oleh keyakinan, agama/kepercayaan, lingkungan alam dan kebiasaan.

 

Sumber : https://sarjanaekonomi.co.id/