Treaty Shopping

Treaty Shopping

Treaty Shopping

Treaty Shopping
Treaty Shopping
Treaty Shopping adalah suatu skema yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak (withholding taxes) yang disediakan oleh suatu perjanjian penghindaran pajak berganda, oleh subjek pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Upaya penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda tersebut, disebut sebagai abusive. Hal ini disebabkan karena menggunakan pasal-pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian penghindaran pajak berganda, yaitu untuk menghindari pajak berganda dan mencegah terjadinya penghindaran pajak.
Dalam rangka mencegah praktik penyalahgunaan ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian penghindaran pajak berganda agar  tidak disalahgunakan oleh subjek pajak yang tidak seharusnya menerima manfaat dari perjanjian penghindaran pajak berganda tersebut, maka dalam pasal perjanjian pajak berganda terdapat ketentuan tentang anti tax avoidance. Disamping itu, banyak negara juga membuat suatu ketentuan tentang anti tax avoidance terhadap treaty shopping dalam ketentuan domestiknya.
KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD) DALAM PENCEGAHAN TREATY SHOPPING
Sehubungan dengan masalah subjek pajak yang berhak mendapatkan fasilitas yang ada dalam suatu perjanjian penghindaran pajak berganda biasanya negara sumber penghasilan meminta Certificate of Residence (Surat Keterangan Domisili/SKD) sebagai bukti bahwa subjek pajak tersebut memang benar subjek pajak dalam negeri dari negara lainnya yang mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda.

Di India, dalam perjanjian penghindaran pajak berganda India-Mauritius, Central Board of Direct Taxation menyatakan bahwa SKD yang diterbutkan oleh pihak yang berwenang di Mauritius dapat dianggap sebagai bukti yang cukup meyakinkan bahwa penghasilan telah diterima oleh subjek pajak dalam negeri sekaligus sebagai penerima terakhir yang sebenarnya (beneficial owner of the income). Akan tetapi, oleh Pengadilan Tinggi, Surat Edaran tersebut dianggap ultra vires terhadap undang-undang pajak penghasilan India. Lebih lanjut, mengenai Surat Edaran yang diterbitkan tersebut, Srinivasa Rao berpendapat bahwa hal tersebut merupakan passive abuse by a state karena negara memberikan legitimasi kepada subjek pajak yang mempunyai peluang untuk melakukan abuse of tax treaty.

Contoh kasus lain yang berhubungan dengan kedudukan SKD dapat dilihat dalam kasus sengketa pajak antara Forth Investment Ltd dengan Commissioners of Inland Revenue yang terjadi di tahun 1976. Dalam kasus tersebut, surat pernyataan dari Company Secretary dan SKD yang diterbitkan oleh Deputy Commissioner dianggap tidak mempunyai nilai sama sekali (the evidential value was nil).

Terkait dengan kasus di atas, pengadilan dengan tegas menyatakan bahwa SKD hanya merupakan opini dari pihak yang menerbitkan SKD tersebut dan pihak otoritas pajak berhak untuk mendapatkan bukti-bukti lainnya untuk melihat transaksi sesungguhnya secara lebih mendalam (lebih diutamakan) dan melihat fakta-fakta yang sebenarnya.