Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung Jawab Pemerintah

Di lihat dari perspektif HAM dan juga dari konstitusi Indonesia, tanggung jawab negara dan pemerintah adalah mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan masyarakat adat. Konsepsi bahwa negara mengakui berarti ada pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap eksistensi hukum dan hak-hak warga negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
Konsep “menghormati” berarti mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak-hak masyarakat adat, termasuk dengan cara memberlakukan hukum-hukum yang menjamin hak-hak masyarakat adat. Konsep “melindungi” mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang dilakukan oleh pihak-pihak bukan negara dengan menegakan hukum-hukum yang berlaku. Sedangkan konsep “memenuhi” mengharuskan pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan dan peraturan serta merencanakan dan melaksanakan kebijakan untuk dinikmatinya hak-hak masyarakat adat.
Selain empat konsep tanggungjawab pemerintah di atas, pemerintah juga bertanggungjawab untuk memajukan hak masyarakat adat melalui program-program pemerintahan baik untuk mengupayakan adanya pengakuan hukum maupun agar pengakuan hukum yang sudah ada bisa diimplementasikan untuk memajukan hak masyarakat adat.

c. Lembaga Yang berwenang

Saat ini banyak lembaga pemerintahan yang berurusan dengan masyarakat adat, misalkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Budaya dan Pariwisata, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional. Namun belum ada satu lembaga khusus yang fokus dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Lembaga khusus sebenarnya diperlukan untuk mengatasi sektoralisme dalam memandang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Ketiadaan satu lembaga khusus ini membuat pengakuan terhadap hak masyarakat adat secara utuh sulit untuk dilakukan.Tugas-tugas pokok dari lembaga yang bertangungjawab terhadap pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat antara lain:
sumber :