Tak Sesuai Zaman, DPR Usulkan Revisi Tiga UU Pendidikan

Tak Sesuai Zaman, DPR Usulkan Revisi Tiga UU Pendidikan

Tak Sesuai Zaman, DPR Usulkan Revisi Tiga UU Pendidikan

Tak Sesuai Zaman, DPR Usulkan Revisi Tiga UU Pendidikan
Tak Sesuai Zaman, DPR Usulkan Revisi Tiga UU Pendidikan

Komisi X DPR mengusulkan delapan undang-undang (UU) terkait bidang yang dibawahinya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk direvisi. Di antara UU itu, ada tiga yang terkait dengan pendidikan.

Ketiganya adalah UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Sisdiknas), UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti) dan UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, regulasi-regulasi tersebut perlu direvisi, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. “Bayangkan saja, UU Sisdiknas itu disahkan di tahun 2003 sudah hampir dua dekade. Sementara situasi dan kebutuhan di lapangan sudah jauh berkembang,” tandas Hetifah dalam Rapat Komisi X DPR terkait usulan Prolegnas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/11).

Menurut dia, ketiga UU yang diajukan oleh Komisi X ini memiliki semangat omnibus law

, yaitu membuat suatu UU yang akan mengamandemen beberapa UU sekaligus. Dan hal ini dinilai perlu karena masih banyaknya tumpang tindih regulasi di berbagai sektor.

Politikus Golkar ini juga menambahkan, momentum terpilihnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang baru dari kalangan milenial seharusnya dimanfaatkan untuk membuat aturan yang juga up to date atau terbarukan.

“Tidak mungkin mas menteri

(Mendikbud Nadiem Makarim) bisa melakukan terobosan-terobosan di dunia pendidikan kalau aturannya saja sangat membelenggu dan ketinggalan jaman,” ujarnya.

Selain mengajukan perubahan terhadap beberapa UU, Komisi X rencananya juga akan mengajukan beberapa rancangan UU baru terkait pendidikan. Seperti UU Fasilitasi Sarana Prasarana Pendidikan yang diharapkan dapat menjamin terbangunnya fasilitas pendidikan yang memadai. Dia berharap, UU yang baru nanti bisa mengombinasikan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat, pakar pendidikan, serta mendukung program-program yang diajukan pemerintah.

“Harus sinkron antara regulasi dan program. Contohnya menyangkut program pendidikan karakter, penyertaan teknologi, inovasi dalam manajemen guru, semua harus ada payung hukumnya,” tandasnya.

 

Baca Juga :