SEJARAH SUPERSEMAR YANG MEMILIKI KONTROVERSI

SEJARAH SUPERSEMAR YANG MEMILIKI KONTROVERSI

SEJARAH SUPERSEMAR YANG MEMILIKI KONTROVERSI

SEJARAH SUPERSEMAR YANG MEMILIKI KONTROVERSI

  • TIGA VERSI SUPERSEMAR

Setelah terbit, diduga Supersemar yang dikeluarkan TNI AD bukan merupakan versi supersemar asli yang dikeluarkan Presiden Soekarno, namun ada beberapa versi lain.

Meski begitu, tidak ada satu pun naskah yang diduga merupakan naskah asli Supersemar yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Keberadan naskah otentik Supersemar tidak diketahui hingga sekarang. ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia menyimpan 3 versi supersemar yang berbeda. Ketiganya adalah:

Pertama, Supersemar yang diterima dari Sekretariat Negara. Surat tersebut berisi dua halaman, berkop burung Garuda, diketik dengan rapi, dan di bagian bawah surat tertera nama dan tanda tangan Presiden Sukarno.

Kedua, Supersemar yang diterima dari Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD). Surat tersebut berisi satu lembar halaman, berkop burung Garuda, diketik rapi namun tidak serapi surat dari Sekretariat Negara, dan menggunakan ejaan yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang berlaku saat itu. Kemudian, ada perbedaan penulisan Presiden RI di surat versi TNI AD. Jika pada surat dari Sekretariat Negara ditulis ‘Sukarno’, maka di surat versi TNI AD ini ditulis ‘Soekarno’.

Dan yang ketiga, Supersemar yang diterima dari Yayasan Akademi Kebangsaan. Surat ini berisi satu lembar halaman, sebagian surat robek, kop surat tidak jelas dan hanya berupa salinan. Pada surat dari Yayasan Akademi Kebangsaan ini, tanda tangan Soekarno terlihat berbeda dari dua versi sebelumnya.

  • PROSES KELUARNYA SUPERSEMAR

Kontroversi kedua yang ada dalam Supersemar adalah proses terbitnya atau proses keluarnya Supersemar. Supersemar terbit diduga bukan karena kehendak sukarela Soekarno, melainkan di bawah tekanan. Salah satu pengawal Istana Bogor pada waktu itu, Letnan Satu (Lettu) Sukardjo Wilardjito menyampaikan kesaksian yang cukup fenomenal kepada media-media setelah terjadi Reformasi 1998, yang juga menandai berakhirnya kekuasaan 32 tahun Presiden Soeharto.

Dalam kesaksiannya, Wilardjito menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir di Istana Bogor menghadap Soekarno bukan berjumlah 3 orang, melainkan 4 orang. Ada satu perwira lagi yakni Brigadir Jendral M. Panggabean. Saat Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar, M Jusuf membawa map berwarna merah jambu dan berlogo Markas Besar Angkatan Darat.

Lalu Dua perwira lain, Basuki Rahmat dan M. Panggabean menodongkan pistol ke arah Soekarno. Para perwira tersebut memaksa Presiden Soekarno menandatangani surat itu. Sementara Presiden Soekarno tidak tahu apa isi Surat yang kemudian menjadi Supersemar tersebut.

Sukardjo Wilardjito dalam kesaksiannya menyatakan pada saat itu ia juga menodongkan pistol ke arah para perwira itu. Namun ia diperintahkan oleh Soekarno untuk menurunkan senjatanya kembali. Presiden kemudian menandatangani surat itu, lalu berpesan kepada para perwira, jika situasi sudah pulih, mandate haru segera dikembalikan. Presiden Soekarno lalu menuruh Sukardjo untuk keluar dari istana.

Namun tak lama kemudian, sekitar 30 menit Istana Bogor sudah diduduki pasukan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) atau sekarang disebut Kopassus dan Pasukan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Soekardjo ditangkap dan dilucuti senjatanya serta ditahan di sebuah rumah tahanan militer.

Kesaksian Sukardjo lantas dibantah oleh dua pelaku sejarah yang ada pada Supersemar, yaitu M Jusuf dan M Panggabean. Bantahan yang lebih kuat turut dikemukakan lewat kesaksian A.M Hanafi, yakni seorang mantan duta besar Indonesia di Kuba yang dipecat secara konstitusional oleh Soeharto.

A.M Hanafi secara khusus bersaksi dalam bukunya berjudul “A.M Hanafi Menggugat Kudeta Soeharto”, jika ia membantah kesaksian Sukardjo Wilardjito yang menyatakan adanya kehadiran M. Panggabean bersama 3 perwira lainnya (Amir Machmud, M. Jusuf dan Basuki Rahmat). Hanafi juga membantah kesaksian Sukardjo yang mengatakan jika perwiar-perwira itu menodongkan senjata ke arah Soekarno.

A.M Hanafi menyatakan jika pada saat itu, Presiden Soekarno menginap di Istana Merdeka, Jakarta sebelum memimpin sidang kabinet pada 11 Maret 1966 pagi harinya. Hal serupa juga dilakukan oleh para menteri yang akan dilantik untuk menginap di Istana Merdeka untuk menghindari kalau-kalau ada demonstrasi besar-besaran saat terjadinya sidang kabinet. Hanafi sendiri hadir pada sidang kabinet tersebut bersama Wakil Perdana Menteri III, Chaerul Saleh.

Ketiga perwira datang menghadap Soekarno ke Bogor setelah mereka lebih dulu ke Istana Merdeka, Jakarta. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Amir Machmud menelepon pengawal pribadi Presiden Soekarno, yaitu Komisaris Besar Soemirat, untuk meminta izin datang ke Bogor. Setelah diizinkan, ketiha perwira itu pun bertolak dari Istana Merdeka ke Istana Bogor.

Pada malam harinya, mereka sampai ke Istana Bogor. Mereka sudah membawa satu teks yang sekarang dikenal dengan Supersemar. Menurut kesaksian Hanafi, mereka tidak menodong Presiden Soekarno karena mereka datang baik-baik.

Tetapi di luar Istana Bogor, terjadi demonstrasi besar dan dikelilingi tank-tank yang berjaga. Dengan situasi yang sedemikian rupa, Presiden Soekarno lalu menandatangani surat tersebut. Tidak ada Brigjen M. Panggabean karena menurut Hanafi, M. Panggabean yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) berada di Istana Merderka, Jakarta untuk menghadiri Sidang Kabinet.

Dalam penuturan sejarawan Asvi Warman Adam, cerita lain lagi beredar seputar proses terbitnya Supersemar. Ia menuturkan jika sebelum tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno pernah didatangi oleh dua pengusaha yang diduga utusan Mayor Jendral Alamsjah Ratu Prawiranegara. Dua pengusaha itu bernama Hasjim Ning dan Dasaad membujuk Soekarno untuk menyerahkan kekuasaanya kepada Soeharto. Namun, Soekarno menolak dengan keras bujukan itu dan bahkan sampai marah. Hal itu dibuktikan dengan cerita bahwa saat itu Soekarno sampai melempar asbak.

Ada pula kisah lain yang dituturkan oleh ajudan terkahir Presiden Soekarno pasca Supersemar, yakni Sidarto Danusubroto. Ia bercerita soal bagaimana kehidupan Soekarno yang mengeluarkan Supersemar tidak sesuai dengan isi supersemar itu sendiri. “Bung Karno merasa dikibuli. Dalam Supersemar mana ada soal penahanan? Penahanan fisik, (dibatasi bertemu) keluarganya, penahanan rumah. Supersemar itu seharusnya melindungi ajarannya (Bung Karno),” kata Sidarto dikutip dari Kompas.

  • PERIHAL ISI SUPERSEMAR

Kontroversi selanjutnya yaitu perihal isi supersemar. Isi supersemar yang merupakan pemberian instruksi dari Soekarno ke Soeharto untuk melakukan tindakan menjaga stabilitas negara diduga dimaknai berbeda sebagai pemberian kekuasaan oleh ketiga perwira.

Salah satu perwira yang menerima surat itu, dikabarkan dalam perjalanan menuju Jakarta sempat membaca surat perintah yang disebut supersemar itu. Kemudian, ia berseloroh,” Ini kan perpindahan kekuasaan.” Hal ini yang keumdian mengaburkan maksud tujuan dari Supersemar yang diduga salah diartikan oleh para perwira.

Tidak jelas pula apakah ini merupakan cerita asli karena teks asli supersemar telah hilang. Akhir-akhir ini, keluarga M. Jusuf sempat mengakui jika naskah asli Supersemar ada dalam dokumen pribadi M. Jusuf dan disimpan dalam sebuah bank. Kesaksian lain datang dari sejarawan asing bernama Ben Anderson.

Ia pernah menjadi tentara dan sempat ditugaskan di Istana Bogor. Ben Anderson mengungkapkan bahwa Supersemar diketik di atas surat yang memiliki kop Markas Besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas dengan kop kepresidenan. Hal inilah yang menurutnya membuat teks asli Supersemar diduga sengaja dihilangkan.

Selain itu, tidak jelas pula siapa yang menjadi pengetik teks asli Supersemar. Ada beberapa orang yang pernah mengaku mengetik surat tersebut. Salah satu di antaranya adalah Letnan Kolonel Ali Ebram, yang saat itu menjabat sebagai staf asisten I Intelijen Resimen Tjakrabirawa.


Baca Juga :