Sejarah Koperasi indonesia

Sejarah Koperasi indonesia

Sejarah Koperasi indonesia

Sejarah Koperasi indonesia
Sejarah Koperasi indonesia

Penjajahan Belanda

Zaman penjajahan adalah zaman dimana segala bentuk  penderitaan  melebur menjadi satu. Salah satu yang paling terlihat adalah kemiskinan, tak heran jika pada saat itu banyak sekali orang-orang yang terjerat hutang pada rentenir. Melihat penderitaan masyarakatnya seperti itu, seorang patih di Purwokerto yang bernama RRW.Wiria Atmaja pada tahun 1896, berinisiatif mendirikan Hulp Spaarbank (Bank simpanan) sebagai bentuk pertolongan terhadap para pegawai. Hal ini ditanggapi positif oleh asisten Residen Purwokerto E.Sieberg.

Pada tahun 1898 gagasan tersebut diperluas lagi oleh De Wolff Van Westerrode, sebagai pengganti  E.Sieberg. usahanya tersebut diperluas dengan cara memberikan pinjaman kepada petani. Atas usahanya itu nama Bank simpanan berubah menjadi Bank penolong.

 

Hingga pada tanggal 1908

perkumpulan Budi Utomomendirikan koperasi pemakaian dan penjualan. Ditengah-tengah maraknya pendirian koperasi , ternyata koperasi tidak dapat bertahan, hal ini disebabkan karena pengetahuan anggota koperasi tentang koperasi sendiri sangat minim, ditambah lagi kurangnya kesetiaan anggota terhadap koperasi. Semenjak saat itu keberadaan koperasi mulai sedikit. Usaha pembangkitan kembali oleh Serikat Dagang Islam di tahun 1913 tidak membuahkan hasil, bahkan memperburuk citera koperasi dimata masyarakat. Hal ini disebabkan karena pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

 

Selama 15 tahun semenjak tahun 1927

dengan berdirinya Boedi Oetomo dengan Soetomo sebagai pemimpinnya. Dimulai dengan pembangkitan kembali koperasi. Namun hal ini lagi-lagi tidak berjalan sesuai harapan, dikarenakan rintangan Pemerintah dan persaingan pedagang lain.

Untuk membatasi  perkembangan koperasi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan koperasi Besluit 7 april no. 431 tahun 1915, hal ini menambah beban koperasi, karena hamper tidak memungkinkan untuk dapat mendirikan koperasi, karena:

  1. Mendirikan koperasi harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal.
  2. Akta dibuat dengan peraturan notaries dan dalam bahasa Belanda.
  3. Ongkos materai 50 gulden.
  4. Hak tanah harus menurut hak Eropa.
  5. Harus diumumkan di Javasche Courant, yang biayanya juga tinggi.

Hingga akhirnya dibuatlah peraturan yang lebih ringan, yaitu peraturan No. 19 tahun 1927, yang isinya sebagai berikut:

  1. Akte tidak perlu perantara notaris, tetapi cukup didaftarkan pada penasehat urusan kredit rakyat dan koperasi dapat ditulis dengan bahasa daerah.
  2. Ongkos materai 3 gulden.
  3. Hak tanah dapat menurut hokum adat.
  4. Berlaku untuk orang Indonesia asli, yang mempunyai hak badan hokum secara adat.

Dengan keluarnya peraturan tersebut, gerakan koperasi mulai tumbuh kembali. Paa tahun 1932 Partai Nasional  mengadakan konggres koperasi di Jakarta.

 

Zaman Jepang (1942-1945)

Koperasi pada zaman pendudukan Jepang tidak mengalami kemajuan, justru mengalami kehancuran. Hal ini dikarenakan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan No. 23 pasal 2, yang isinya adalah pelarangan untuk mendirikan perkumpulan baru atau mengadakan persidangan. Sedangkan perkumpulan yang lama dilarang untuk meneruskan usahanya.

Disaat yang sama, pemerintah Jepang mendirikan koperasi dengan model Jepang, yang diberi nama “Kumiani”. Pertama kali didirikan, Kumiani memiliki tugas menyalurkan barang-barang kebutuhan rakyat yang pada waktu itu sudah mulai sulit kehidupannya. Taktik ini menjadi sangat menarik perhatian rakyat sehingga Kumiani dapat dengan mudah masuk hingga pelosok-pelosok daerah.

Ternyata tidak hanya sampai disitu saja tugas dari Kumiani. Kumiani dijadikan propaganda sebagai alat untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan Pemerintah Jepang, sehingga kepercayaan rakyat terhadap koperasi semakin hilang.

Zaman Kemerdekaan Sampai Sekarang

Zaman  kemerdekaan merubah system perekonomian Indonesia dari perekonomian sisa system perekonomian liberal dan perekonomian fasis Jepang kearah perekonomian yang didasarkan kekeluargaan.

Sumber : https://duniapendidikan.co.id/