Penambahan Modal

Penambahan Modal


Penambahan modal perseroan yaitu penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang sah serta dilaksanakan sesuai dengan keputusan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar.

Dalam Anggaran Dasar menentukan bahwa seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham dan harus seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama (proportionally). Apabila pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli saham tersebut setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran, maka perseroan berhak menawarkan kepada karyawan sebelum menawarkan kepada orang lain dengan memberi jumlah tertentu atas saham tersebut. Ketentuan mengenai saham yang ditawarkan kepada karyawan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4) Pengurangan Modal
Pengurangan Modal adalah pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS serta dilaksanakan sesuai dengan keputusan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar (Pasal 35 UU PT).

Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan tersebut kepada semua kreditor dan mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia serta dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan.
Pengurangan modal berlaku setelah Perubahan Anggaran Dasar mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan harus didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI (Pasal 21 dan Pasal 22 UU PT).

o. Organ Perseroan Terbatas
Organ PT adalah RUPS, Direksi dan Komisaris (Pasal 1 ayat (2) UU PT).
1) RUPS
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris (Pasal 1 angka (3) UU PT). RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan PT dari Direksi dan Komisaris.
2) Direksi
Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar (Pasal 1 angka (4) UU PT).

3) Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan (Pasal 1 angka (5) UU PT).

p. Berakhirnya Perseroan Terbatas
Pasal 114 UU PT menentukan suatu perseroan menjadi bubar atau berakhir karena :
1) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2) Jangka waktu PT sudah berakhir.
3) Bubar karena penetapan Pengadilan.
4) Penetapan Pengadilan tentang pembubaran PT dilakukan berdasarkan permohonan dari :
a. Kejaksaan, karena dugaan bahwa perseroan melanggar kepentingan umum.
b. Pemegang saham mewakili paling sedikit 10% suara.
c. Pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian PT.

 

sumber :

https://www.sudoway.id/seva-mobil-bekas/