Pemerintah Pastikan Semua Siswa Mendapat Sekolah Sesuai Zona

Pemerintah Pastikan Semua Siswa Mendapat Sekolah Sesuai Zona

Pemerintah Pastikan Semua Siswa Mendapat Sekolah Sesuai Zona

Pemerintah Pastikan Semua Siswa Mendapat Sekolah Sesuai Zona
Pemerintah Pastikan Semua Siswa Mendapat Sekolah Sesuai Zona

Dugaan penyalahgunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) asli tapi palsu dalam Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) ditemukan di beberapa daerah.

Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Muchlis Rantoni Luddin mengatakan, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdikbud, tengah berkoordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan terkait isu tersebut melalui telepon, hingga menerjunkan tim untuk cek langsung ke lapangan apabila masalah tersebut belum tuntas ditangani.

Muchlis menuturkan, masalah pemalsuan SKD, Kemdikbud menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan penyelesaian secara hukum. Ini dilakukan agar ada efek jera karena orangtua mengajarkan anak untuk melakukan kejahatan.

Sementara itu, terhadap anak yang ketahuan menggunakan SKD palsu, Muchlis

memastikan pemerintah menjamin anak-anak tersebut akan mendapat pendidikan yang layak. Yakni, peserta didik tersebut akan dikembalikan ke masing-masing zona. Sebab, kasus tersebut tidak dilakukan oleh anak tetapi imbas dari perbuatan orang tua.

“Jadi, kami memastikan semua anak akan mendapat sekolah di masing- masing zonanya. Karena tujuan zonasi ini untuk pemerataan pendidikan berkeadilan agar semua peserta didik tertampung di sekolah dalam satu zona,” kata Muchlis kepada Beritasatu.com, Kamis (4/7/2019) malam.

Oleh karena itu, bagi peserta didik yang saat ini belum mendapat sekolah, Muchlis menuturkan, semua akan mendapat sekolah dalam zonasi tersebut. Akan ada kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel).

Misalnya, ada sekolah yang semula rasio 28:1 akan menjadi 30:1 ataupun 32:1 tergantung situasi untuk solusi bagi siswa. Hal ini telah dibicarakan pemerintah pusat dan daerah sambil menunggu adanya sekolah baru.

Selanjutnya, Muchlis menambahkan, bagi mereka yang ditemukan menggunakan SKD

palsu diselesaikan secara hukum. Pasalnya, pemalsuan dokumen seperti SKD ini melanggar undang-undang dan termasuk perbuatan kriminal harus di selesaikan sama pihak berwajib.

Dia menjelaskan, adanya skema zonasi ini memang tidak mudah untuk diterima masyarakat. Namun, dengan skema zonasi akhirnya mengetahui banyak wilayah yang tidak memiliki sekolah. Kenyataan ini mendorong Pemda menyiapkan sarana prasarana (sarpras) dengan membangun sekolah.

Selain itu, dengan zonasi, Pemda sejak awal mengantongi informasi berapa jumlah peserta didik per jenjang. Misalnya, SD akan melanjutkan ke SMP ataupun SMP akan melanjutkan SMA/SMK. Sehingga sejak awal Pemda telah menyiapkan sekolah dengan ruang kelas yang sesuai dengan kebutuhan per zona. Sebab, tujuan zonasi ini memastikan anak dalam satu zona dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya tanpa ada kendala.

Lebih lanjut, Muchlis juga menuturkan evaluasi untuk PPDB SMP

yang telah dilaksanakan sedang dipetakan. Pasalnya, saat ini hal utama yang dilakukan pemerintah untuk memastikan semua anak dalam zonasi mendapat sekolah dalam zona tersebut. Sedangkan untuk bahan evaluasi secara keseluruhan akan dicek kasus per kasus untuk perbaikan.

Muchlis juga mengakui, pelaksanaan PPDB 2019 ini masih terkendala jaringan internet yang belum memadai dalam penyelenggaraan PPDB. Maka usai pelaksanaan zonasi PPDB ini, Kemdikbud akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Informatika dan Komunikasi (Kominfo) agar menggandeng Telkom untuk menyediakan jaringan sehingga pelaksanaan PPDB mendatang berbasis daring semuanya tanpa ada kendala jaringan.

Selain itu, Kemdikbud akan berkoordinasi untuk menyiapkan guru yang bermutu dan berkualitas di setiap sekolah sehingga tidak akan ada lagi namanya sekolah favorit karena semua sekolah memiliki mutu yang merata.

 

Sumber :

http://blog.ub.ac.id/petrusarjuna/sejarah-arya-damar/