KUNCI KEBERHASILAN PROGRAM DESMIGRATIF

KUNCI KEBERHASILAN PROGRAM DESMIGRATIF

KUNCI KEBERHASILAN PROGRAM DESMIGRATIF

KUNCI KEBERHASILAN PROGRAM DESMIGRATIF
KUNCI KEBERHASILAN PROGRAM DESMIGRATIF

WONOSOBO.30122016. Desa migran produktif (desmigratif) merupakan

sebuah program baru yang sedang diluncurkan oleh Pemerintah. Program ini, yang digagas oleh M Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, memiliki konsep untuk memberikan pelayanan dan perlindungan di tingkat desa bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang melaksanakan migrasi.

Sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 sudah 2 Program Desmigratif yang diresmikan Menteri Ketenagakerjaan. Pertama pada tanggal 27 Desember 2016 di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Kedua pada hari ini di Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.

 

Sebanyak 120 desa di 50 Kabupaten kantong TKI

akan melaksanakan program desmigratif hingga akhir tahun 2017, termasuk di dalamnya sebanyak 20 desa kantong TKI di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya sebanyak 150 desa pada tahun 2018 dan sebanyak 200 desa pada tahun 2019, sehingga secara keseluruhan akan meliputi sebanyak 500 desa.

Program Desmigratif memuat 4 kegiatan utama yaitu: (1). Pembangunan Pusat Layanan Migrasi; (2). Memupuk Usaha Produktif; (3). Community Parenting; (4). Membentuk Koperasi Usaha Produktif. Selanjutnya, 4 kegiatan utama tersebut meliputi sejumlah kegiatan sesuai priode pelaksanaannya, yaitu: sebelum, saat, dan setelah penempatan pekerja migran di luar negeri. Adapun subyek Program Desmigratif adalah Calon Pekerja Migran atau Calon TKI; Keluarganya; dan TKI Purna yaitu TKI yang selesai bekerja di luar negeri dan ingin menetap dan berusaha di dalam negeri.

 

Sebagai pertimbangan cukup banyaknya desa di Nusa Tenggara Timur

menerima alokasi Program Desmigratif adalah mengingat Pekerja Migran dari provinsi ini sering mengalami masalah, seperti perdagangan manusia (human trafficking), pemalsuan data kependudukan, yang menimbulkan ekses pekerja anak karena pemalsuan umur, dan menimbulkan ekses pekerja tidak terampil karena pemalsuan pendidikan dan pelatihan, dan lain lain.

Kegiatan Program Desmigratif yang masuk dalam kegiatan sebelum penempatan pada dasarnya diarahkan untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten, legal dan produktif untuk bekerja di luar negeri. Kegiatan-kegiatan dimaksud seperti: pelayanan pengurusan kartu penduduk dan passport; pelayanan keterangan sehat jasmani dan rohani; informasi kesempatan kerja luar negeri; peningkatan kompetensi; penyiapan jaminan sosial tenaga kerja dan keluarga; perencanaan usaha desa berbasis masyarakat; dan lain lain.

 

Kegiatan Program Desmigratif

yang masuk dalam kegiatan saat penempatan adalah seperti: pelayanan sistem informasi pekerja migran dan keluarga; pelayanan remitansi; pengasuhan anak dan keluarga; pemberdayaan ekonomi keluarga; dan lain lain.

Kegiatan Program Desmigratif yang masuk dalam kegiatan setelah penempatan pada dasarnya diarahkan untuk pekerja migran yang sudah kembali ke desanya dan tidak ingin lagi bekerja di luar negeri, yang meliputi kegiatan pendayagunaan kompetensi pekerja migran; pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja; peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga; pelaksanaan usaha desa berbasis masyarakat dengan membentuk koperasi; dan lain lain.

Tiga kelompok kegiatan tersebut tentunya hanya dapat berjalan dengan baik apabila Kepala Desa, Aparatur Desa dan Seluruh Masyarakat Desa menjadi sumber inspirasi dan motor penggeraknya, baik secara mandiri bagi Desa yang cukup mampu melaksanakan Program Desmigratif, maupun dengan bantuan pendampingan konsultan bagi Desa yang masih tertinggal kemampuannya. Di samping itu, Kementerian dan Lembaga terkait perlu sekali memberikan perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat dengan porsi yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan potensi Desa yang ada. Mulai dari perhatian dan pembimbingan penuh bagi Desa yang tidak mampu hingga menjadikannya sebagai Desa percontohan Program Desmigratif bagi desa yang sudah maju.

Di awal pelaksanaan kegiatan Program Desmigratif mesti dipisahkan sejelas jelasnya terlebih dahulu antara Desa sebagai wilayah administrasi pemerintahan dan desa sebagai wilayah pembangunan. Program Desmigratif yang mengkait dengan desa sebagai wilayah administrasi pemerintahan harus menginduk pada kegiatan kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan Program Desmigratif yang mengkait dengan desa sebagai wilayah pembangunan perlu menginduk pada kegiatan kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian / Lembaga terkait, termasuk program lainnya oleh BUMN / BUMD / Perbankan / Asosiasi Pengusaha / Asuransi / Lembaga Swadaya Masyarakat / Keluarga / dan lain lain.

Bersamaan dengan pemisahan antara desa sebagai wilayah administrasi pemerintahan dengan desa sebagai wilayah pembangunan, maka perlu dipetakan tingkat kemajuan masing masing desa berdasarkan indikator perkembangan desa untuk menakar seberapa besar keperluan intervensi pemberdayaan desa oleh Kementerian / Lembaga di luar Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai dengan berbagai penjelasan di atas, menuntun kita bahwa kunci keberhasilan Program Desmigratif terletak pada keberhasilan pimpinan desa, baik formal maupun informal, dalam menggerakkan inisiatif masyarakat desa, baik secara mandiri maupun dengan didukung oleh kementerian / lembaga / BUMN / BUMD / Asosiasi Pengusaha / Perguruan Tinggi / Lembaga Swadaya Masyarakat / dan lain lain. Sehingga tidak dapat diabaikan tentang pentingnya fasilitasi penyiapan mekanisme koordinasi antar kementerian / lembaga mendukung Program Desmigratif.

Sumber : https://pendidikan.id/main/forum/diskusi-pendidikan/mata-pelajaran/11141-materi-momen-inersia