Hukum Adat Pada Masa Penjajahan

Hukum Adat Pada Masa Penjajahan

Hukum Adat Pada Masa Penjajahan

Hukum Adat Pada Masa Penjajahan
Hukum Adat Pada Masa Penjajahan

Sentilan Prof. Hilman Hadikusuma bahwa hukum adat hanyalah istilah teknis pakar ahli hukum, perlu dipertimbangkan. Terkait hal tersebut istilah hukum adat sering dikaitkan dengan Prof. Dr. C Snouck Hurgronje yang menyebut istilah adat recht dalam bukunya De Atjehers. Istilah adat recht dalam buku ini digunakan untuk memberi nama pada sesuatu pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam masyarakat pada saat itu. Kemudian istilah ini dikembangkan dan digunakan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven. Baca : definisi hukum adat.

Pembahasan 1

Menurut Van Vollenhoven, adat recht merupakan nomenklatur yang menunjuk pada suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh Nusantara. Oleh karena itu, Prof. Hilman Hadikusuma menyimpulkan bahwa istilah adat recht mulai muncul pada tahun 1920, bertepatan munculnya buku Van Vollenhoven yang berjudul Het Adat Recht van Nederlandsch Indie pada tahun 1918. Yang menarik dari buku ini adalah mengenai pembagian wilayah hukum adat (adat law area) di Indonesia. Tetapi beliau memberi perhatian khusus pada 4 wilayah,yaitu Aceh, Minangkabau, Jawa dan Madura.

Secara sederhana kita gunakan istilah teknis ini, untuk pembahasan hukum adat. Apabila ingin merekontruksi perlu dibahas secara filosofis mengenai penamaan segala sesuatu. Sejauh ini sesuatu yang dinamakan “hukum adat” ini masih hidup dan berlaku di sekitar kita. Beranjak dari sini, kita akan memulai membahasa kapan hukum adat mulai berlaku di Indonesia.

Pembahasan 2

Pakar ilmu hukum selalu menghubungkan berlakunya hukum adat ini dengan landasan hukum berlakunya hukum adat di Indonesia. Di sisi lain, seperti kita ketahui bersama bahwa hukum adat ini telah berlaku sejak kemunculannya dalam komunitas masyarakat tertentu. Karena sejatinya hukum adat, hukum atau aturan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Masalahnya, muncul konflik kepentingan ketika Belanda menjajah Indonesia, yaitu tentang siapa yang berhak mengadili atau memutuskan hukum dan menggunakan hukum yang mana?

Sebelum tanggal 1 Januari 1926, hukum adat boleh diberlakukan dengan dasar pasal 11 Algemene Bepaligen van Wetgeving (A.B) dengan istilah “Godsdienstige Wetten, Volksinstelling en Engenbruiken”, artinya peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyatr,dan kebiasaan-kebiasaan. Kemudian diatur dalam pasal 75 Regerings-Reglement (RR)[1] tahun 1854 dengan pembatasan hakim berhak memutuskan perkara dengan hukum adat bagi golongan Timur Asing dan Pribumi, apabila hukum adat tersebut tidak dapat memberikan solusi,maka menggunakan hukum Eropa. Selain itu hukum adat dibatasi keberlakuannya apabila menentang asas-asas keadilan.

Pembahasan 3

Dengan berlakunya, Indische Stastsregeling (IS)[2] maka pemberlakuan hukum adat menjadi lebih luas lagi. Pasal 131 ayat (2) IS mengatur tentang golongan hukum Pribumi dan Timur Asing berlaku hukum adat bagi mereka. Tetapi apabila mereka membutuhkan untuk kepentingan sosial, maka pembuat ordonansi, (badan pusat legislatif/gubernur jenderal bersama dengan Volksraad) dapat menentukan bagi golongan tersebut Hukum Eropa, Hukum Eropa yang telah diubah (gewijzigd Eropees Recht), Hukum bagi golongan bersama-sama (gemenschaappelijk recht), atau hukum baru (nieuw recht) hasil sintesis hukum adat dan hukum eropa. Jadi wewenang hakim (governement rechter) memiliki banyak pilihan, tetapi pilihan pertama tetap menggunakan hukum adat.

Pembahasan 4

Sedangkan sistem peradilan yang digunakan bagi golongan pribumi dan Timur Asing di wilayah Jawa-Madura menggunakan Peradilan Swapraja. Sedangkan wilayah di luarJawa-Madura menggunakan peradilan adat. Stratifikasi golongan hukum baik dalam peraturan dan peradilan ini,mengingatkan sistem pemerintahan kerajaan Majapahit. Undang-undang Majapahit, Negarakertagama membagi stratifikasi masyarakat menjadi 5 golongan, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra dan Candala (Mleccha dan Tuccha). Dalam pelaksanaannya, pembagian ini juga mempunyai akibat hukum tertentu. Sedangkan dalam Kitab Kutara Menawa ada empat macam hamba, yaitu Grehaja, Dwajaherta, Bhaktadasa dan Dandadasa.

Selanjutnya, bagaimana posisi hukum adat ketika Indonesia merdeka, apakah masih sama berlakunya ketika zaman penjajahan. Silahkan baca tulisan selanjutnya : Posisi Hukum Adat Dalam Sistematika Hukum Indonesia.

Sumber: https://www.dutadakwah.co.id/