HUBUNGAN HUKUM ANTAR PELAKU E-COMMERCE

HUBUNGAN HUKUM ANTAR PELAKU E-COMMERCE

HUBUNGAN HUKUM ANTAR PELAKU E-COMMERCE

HUBUNGAN HUKUM ANTAR PELAKU E-COMMERCE
HUBUNGAN HUKUM ANTAR PELAKU E-COMMERCE

Dalam  bidang  hukum  misalnya,  hingga  saat  ini  Indonesia  belum  memiliki  perangkat  hukum   yang mengakomodasi perkembangan   e-commerce. Padahal pranata hukum merupakan salah satu ornamen utama  dalam   bisnis.  Dengan  tiadanya  regulasi  khusus  yang  mengatur  mengatur  perjanjian  virtual, maka secara otomatis  perjanjian-perjanjian di internet tersebut akan diatur oleh hukum perjanjian non elektronik yang berlaku.

Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHPerd. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak  yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan  sendiri  bentuk  serta  isi  suatu  perjanjian.  Dengan  demikian  para  pihak  yang  membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka.

Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, e-commerce menimbulkan perikatan antara para pihak untuk  memberikan   suatu  prestasi.  Implikasi  dari  perikatan  itu  adalah  timbulnya  hak  dan  kewajiban yang harus dipenuhi oleh  para pihak yang terlibat.

Didalam hukum perikatan Indonesia dikenal apa yang disebut ketentuan hukum pelengkap. Ketentuan tersebut  tersedia  untuk  dipergunakan  oleh  para  pihak  yang  membuat  perjanjian    apabila  ternyata perjanjian yang dibuat mengenai sesuatu hal  ternyata kurang lengkap atau belum mengatur sesutu hal. Ketentuan  hukum  pelengkap  itu  terdiri  dari  ketentuan  umum  dan  ketentuan    khusus  untuk  jenis perjanjian  tertentu.

Jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur   dalam KUHPerd, sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli modern yang mengimplikasikan  inovasi teknologi seperti  internet  sebagai  media  transaksi.  Dengan  demikian  selama  tidak  diperjanjikan  lain,  maka ketentuan  umum  tentang  perikatan  dan  perjanjian  jual-beli  yang  diatur  dalam  Buku  III  KUHPerd berlaku sebagai dasar hukum aktifitas   e-commerce di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan transaksi e- commerce tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut.

Akan tetapi permasalahannya tidaklah sesederhana itu. E-commerce merupakan model perjanjian  jual- beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli  konvensional, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Adaptasi secara langsung ketentuan jual-beli konvensional akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks e-commerce. Oleh karena itu perlu analisis apakah ketentuan hukum yang ada dalam KUHPerd dan KUHD sudah cukup relevan dan akomodatif dengan hakekat e-commerce atau perlu regulasi khusus  yang mengatur tentang e-commerce.

Beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam bidang hukum dalam aktivitas e-commerce, antara lain:

  1. Otentikasi subyek hukum yang membuat transaksi melalui internet;
  2. Saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum ;
  3. Obyek transaksi yang diperjualbelikan;
  4. Mekanisme peralihan hak;
  5. Hubungan  hukum  dan  pertanggungjawaban  para  pihak  yang  terlibat  dalam      transaksi  baik penjual,  pembeli,  maupun  para pendukung  seperti perbankan,  internet service provider  (ISP), dan lain-lain;
  6. Llegalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti;
  7. Mekanisme penyelesaian sengketa;
  8. Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa.

Praktisi teknologi informasi (TI) Roy Suryo pernah menyebutkan sejumlah warnet (warung internet) di Yogyakarta  menyediakan  sejumlah  nomor  kartu  kredit  yang  dapat  dipergunakan  para  pelanggannya untuk berbelanja di toko maya tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Kompartemen Telematika Kadin, Romzy  Alkateri,  pernah  mengungkapkan  pengalamannya.  Ia  pernah  ditagih  beberapa  kali  atas  suatu transaksi jasa hosting yang dilakukannya dengan sebuah penyedia web hosting di luar negeri. Padahal, ia mengaku sudah membayar jasa hosting tersebut dengan menggunakan kartu kredit. Lebih jauh lagi, ia pun beberapa kali meminta pihak issuer untuk tidak melakukan pembayaran tersebut karena merasa tidak melakukan transaksi jasa hosting lebih dari satu kali.

Dari  berbagai  kasus  penipuan  kartu  kredit  seperti  di  atas,  tentunya  selain  pihak  card  holder,  pihak merchant   juga   akan   dirugikan.   Apabila   card   holder   menyangkal   telah   melakukan   transaksi menggunakan  charge  card/credit  card  melalui  internet,  maka  pihak  issuer  tidak  akan  melakukan pembayaran, baik kepada merchant ataupun pihak jasa payment services. Di Amerika, biasanya untuk sejumlah nilai transaksi tertentu, kerugian tersebut ditanggung secara bersama oleh merchant dan pihak jasa payment services.

Baca Juga :