Bentuk Koperasi

Bentuk Koperasi


Berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, ada dua bentuk Koperasi yaitu :
1) Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorangan. Koperasi Primer dibentuk oleh minimal 20 (dua puluh) orang. Untuk mendirikan sebuah Koperasi Primer dibutuhkan minimal 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama, misalnya sejumlah karyawan dari sebuah perusahaan, sekumpulan pedagang di sebuah pasar, sekumpulan petani di sebuah desa, sekumpulan warga di suatu kompleks perumahan, dll.
2) Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan beberapa Koperasi. Koperasi Sekunder dibentuk oleh minimal 3 (tiga) Koperasi Primer.
Penggabungan (amalgamasi) dan peleburan Koperasi dapat dilakukan dengan pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. Penggabungan atau peleburan Koperasi dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

f. Pendirian Koperasi
Pembentukan Koperasi (baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder) dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi (Pasal 7 UU Koperasi).

g. Isi Anggaran Dasar Koperasi
Pembentukan sebuah Koperasi dilakukan dengan membuat Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi. Anggaran Dasar tersebut memuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai pelaksanaan Rapat Anggota, ketentuan mengenai pengelolaan Koperasi, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya Koperasi, ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha dan Ketentuan mengenai sanksi.
Anggaran Dasar Koperasi dapat diubah jika Rapat Anggota menghendakinya dan bila ada perubahan yang menyangkut tentang penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi. Apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar Koperasi, maka harus mengajukan permohonan pengesahan dari Departemen Koperasi dan Pengusaha Menengah Kecil.

h. Status Badan Hukum Koperasi

Koperasi adalah Badan Hukum (Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992). Koperasi akan memperoleh Badan Hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah dengan mengajukan permohonan tertulis yang disertai Akta Pendirian Koperasi, berita acara rapat pembentukan Koperasi, surat bukti penyetoran modal (minimal sebesar simpanan pokok), serta rencana awal kegiatan Koperasi melalui Departemen Koperasi dan Pengusaha Menengah Kecil (Pasal 9 UU Koperasi).

Pengesahan Akta Pendirian Koperasi akan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan dan wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 10 ayat (2) dan (3) UU No.25 tahun 1992).

i. Struktur organisasi Koperasi
Pengelola Koperasi diangkat untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai Manager atau Direksi.

sumber :